Asas teritorial dalam kuhp
Web3 apr 2014 · Asas Teritorial. SUDUT HUKUM Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang … Web20 gen 2024 · Pasal 4 KUHP baru, menerapkan asas wilayah atau Asas teritorial merupakan asas yang menentukan berlakunya undang-undang hukum pidana didasarkan tempat di mana seseorang melakukan tindak pidana, dan tempat itu haruslah terletak di …
Asas teritorial dalam kuhp
Did you know?
Web19. rangkuman PKN bab 3 kelas 10 . 1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara. atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai. dasar kepada masyarakat dan menunjukan pola hubungan yang fungsional diantara. kegiatan-kegiatan politik tersebut. 2. WebA. Asas Legalitas Pasal 1 KUHP: Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali oleh kekuatan aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan/terjadi. Asas ini juga disebut "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali" Terkait pembasan ini, ada kaitannya dengan :
WebAsas teritorial telah diperluas oleh Pasal 3 KUHP dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976. Demikian juga asas personalitas/nasional aktif juga diperluas berlakunya dalam hal terjadi pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Penjelasannya Web15 ago 2024 · Dihimpun dari berbagai sumber, dalam hukum pidana di Indonesia asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”.
Web2 gen 2024 · Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal . UU ini mencabut beberapa ketentuan dan UU sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1). Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Lampiran file: 345 hlm (Batang tubuh hlm 1 sd 229; Lampiran hlm 230 sd 345). Web15 apr 2024 · Pembaruan hukum RKUHP tidak saja mempertimbangkan faktor asas demokratisasi, modernisasi dan dekolonisasi sistem hukum pidana, tetapi juga mempertimbangkan pengakuan serta penghormatan terhadap hukum yang berlaku dan …
http://jurnalmahupiki.org/ojs/index.php/jhpk/article/view/1
Web29 gen 2024 · Berikut penjelasan dari masing-masing asas-asas hukum pidana seperti yang dikemukan di atas. 1. Asas Legalitas. Asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat … enhanced group textWeb2 gen 2024 · Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Tindak Pidana. Halaman ini telah diakses 116621 kali. ABSTRAK: Untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar … enhanced group vs mms groupWebPasal 3 KUHP memperluas ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana, yaitu mengenai berlakunya ketentuan hukum pidana bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam perahu serta pesawat terbang Indonesia meskipun keberadaan perahu serta pesawat tersebut berada di luar wilayah teritorial Indonesia. 14 Dengan ketentuan … enhanced haltWeb29 nov 2024 · Asas Legalitas Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam undang-undang. “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarakan kekuatan ketentuan perundang … enhanced hammertron rs3Web3 apr 2014 · SUDUT HUKUM Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara di dunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional). enhanced healthy living assessmentWebAsas Teritorial Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan : “ Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana … drewtech tech supportWeb30 gen 2024 · TERNATE - Pemerintah terus menggulirkan sosialiasi soal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. Sejatinya, KUHP ini baru efektif diberlakukan pada 2025, atau 3 tahun dari sekarang. Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) menggelar sosialisasi KUHP baru di Ternate, Maluku … enhanced gypsum lime